TRENDING NOW

SINDONEWS

Jakarta, sindonews.id - Tongkat estafet kepemimpinan Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) resmi diserahkan oleh Ketua Parlemen Pantai Gading, Adama Bictogo, kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam Konferensi ke-19 PUIC di Gedung DPR RI, Jakarta. 

Serah terima ini menandai awal era baru kepemimpinan yang transformatif dan inklusif dari Indonesia di kancah parlemen dunia Islam.

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan komitmen DPR RI untuk menjadikan PUIC sebagai wadah yang efektif dalam memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan pembangunan umat Islam dunia. 

Ia menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam menghadapi krisis global saat ini. 

“Kami ingin membuktikan bahwa parlemen dapat memainkan peran signifikan dalam menciptakan solusi global, khususnya bagi negara-negara anggota OKI,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Parlemen Pantai Gading, Adama Bictogo menyampaikan apresiasinya atas kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah dan pemimpin baru PUIC. Ia percaya bahwa di bawah kepemimpinan Puan Maharani, PUIC menjadi lebih progresif dan responsif terhadap tantangan dunia Islam.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga turut menyoroti pentingnya penguatan kerja sama ekonomi antarnegara OKI, khususnya dalam sektor perdagangan halal. Menurutnya, saat ini perdagangan intra-negara OKI masih rendah, dan perlu didorong melalui kebijakan bersama.

“Potensi pasar halal global sangat besar. Jika negara-negara OKI bisa bersinergi, maka ini akan menjadi motor penggerak ekonomi dunia Islam,” ungkapnya. 

Ia juga menambahkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan industri halal yang terus berkembang. Oleh karena itu, kepemimpinan Indonesia di PUIC diharapkan dapat menjadi motor penggerak perdagangan halal antaranggota OKI.

Dalam forum tersebut, Puan Maharani juga kembali menegaskan dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina.

“Kita harus memperjuangkan hak kemerdekaan bangsa Palestina yang telah lama tertindas,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Puan juga mengajak parlemen negara OKI untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan kepemimpinan.

“Parlemen harus menjadi contoh dalam mendorong kesetaraan dan memberdayakan perempuan,” tambahnya.

Kepemimpinan Indonesia dalam PUIC menandai langkah strategis dalam mewujudkan solidaritas, perdamaian, dan kesejahteraan dunia Islam. 

Dengan komitmen terhadap tata kelola yang baik, perlindungan hak asasi manusia, serta penguatan ekonomi halal, Indonesia diharapkan membawa angin segar bagi masa depan negara-negara anggota OKI. Rill/Red 

SINDONEWS

Jakarta, sindonews.id - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmikan rangkaian Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (14/5). 

Indonesia menyampaikan perhatian yang mendalam atas dampak konflik yang tengah berlangsung di sejumlah negara anggota OKI dan menegaskan peran aktifnya dalam mendorong solusi damai serta melindungi kepentingan dan keselamatan WNI di wilayah konflik.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ravindra Airlangga usai pertemuan bilateral dengan delegasi Parlemen Yaman di sela-sela Konferensi PUIC ke-19 yang berlangsung sejak 12 hingga 15 Mei 2025.

“DPR RI akan terus menyuarakan agar koridor kemanusiaan terbuka lebar dan memberikan dukungan penuh terhadap upaya perdamaian,” tegas Ravindra.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa  penyelenggaraan Konferensi PUIC di Indonesia bukan sekadar kehormatan administratif, melainkan momentum strategis bagi Indonesia untuk menegaskan kembali perannya sebagai motor diplomasi dunia Islam yang demokratis, inklusif, dan berorientasi pada solusi. 

"Konferensi ini merupakan wadah bagi parlemen negara-negara Islam untuk bertukar pikiran dan membangun kesepahaman bersama dalam merespons berbagai isu global, mulai dari konflik kemanusiaan, ketimpangan ekonomi, hingga krisis lingkungan," ujar Puan Maharani.

Dirinya menekankan pentingnya solidaritas antarnegara Islam dalam menghadapi tantangan global. 

"Kami berharap konferensi ini dapat menghasilkan resolusi konkret yang memberikan kontribusi positif bagi perdamaian dan kemajuan dunia Islam serta memperkuat kerja sama di antara negara-negara anggota OKI," ujar Puan.

Peran Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang berkomitmen untuk memperkuat kerja sama multilateral berbasis nilai-nilai Islam yang moderat, inklusif, dan berorientasi pada solusi. 

Sebelumnya, Sekjen PUIC Mouhamed Khouraichi Niass menyampaikan apresiasinya atas sambutan hangat yang ditunjukkan Indonesia sebagai tuan rumah.

Para peserta mengakui peran strategis Indonesia dalam memperkuat posisi negara-negara Islam di kancah global. 

Konferensi yang berlangsung selama empat hari ini diharapkan menciptakan sejumlah resolusi penting di bidang perdamaian dan keamanan global, pengembangan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda, isu Perempuan dan penanganan krisis kemanusiaan. Rill/Red

SINDONEWS

Jakarta, sindonews.id - Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) telah berlangsung sejak Senin, 12 Mei 2025, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Kali ini,  Indonesia sebagai tuan rumah dengan mengangkat tema besar “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience”.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP)  DPR RI, Mardani Ali Sera mengatakan anggota Parlemen OKI menetapkan agenda bertema 'Tata Kelola yang Baik dan Kelembagaan yang Kuat sebagai Pilar Ketahanan atau ‘Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience' melalui rapat standing committee.

“Momentum ini menandai peran strategis Indonesia sebagai pusat diplomasi parlemen dunia Islam, dan menegaskan komitmen DPR RI dalam memperkuat nilai-nilai tata kelola yang baik dan kelembagaan yang kuat sebagai fondasi utama ketahanan global,” kata 

Negara anggota OKI hadir dalam rapat standing committee, juga membahas transparansi, akuntabilitas parlemen, serta tantangan global seperti konflik di Palestina, perubahan iklim, hingga krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara.

“Sidang PUIC menjadi panggung penting bagi negara-negara anggota untuk menyatukan pandangan dan memperkuat solidaritas,” ujar Mardani.

Salah satu penekanan penting datang dari sikap DPR RI terhadap konflik Palestina. 

“Indonesia mendesak seluruh anggota PUIC untuk mengambil tindakan nyata melalui diplomasi parlementer, solidaritas kemanusiaan, serta dukungan terhadap proses hukum internasional untuk menuntut pertanggungjawaban atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel,” tegas Mardani.

Selain agenda forum, pertemuan bilateral antara Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan Sekjen Parlemen Bahrain Mohamed Ibrahim Al Sisi Al Buainain turut mencuri perhatian.

Dalam pertemuan tersebut, Bahrain menyatakan komitmen menjalin kerja sama konkret dengan Indonesia.

“Mereka menyampaikan keinginan agar hubungan antara Parlemen Indonesia dan Bahrain dapat difasilitasi lebih lanjut, baik melalui pertemuan langsung maupun komunikasi digital. Tentu ini peluang positif yang akan kami tindak lanjuti,” kata Indra.

Isu pertukaran kajian kebijakan mengenai ibu dan anak hingga peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi fokus utama dalam kerja sama ini.

Indra menyebut, Grup Kerja Sama Bilateral Indonesia–Bahrain akan menjadi penghubung utama dalam pengembangan kolaborasi strategis tersebut.

Konferensi PUIC dijadwalkan berlangsung hingga 15 Mei 2025. Rill/Red

SINDONEWS

Jakarta, sindonews.id - Sidang ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) tengah berlangsung di Jakarta, menandai langkah penting dalam memperkuat solidaritas antarnegara Islam. 

Dalam forum bergengsi ini, DPR RI tampil sebagai tuan rumah sekaligus pemimpin yang aktif dalam mendorong sinergi antarparlemen negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran para delegasi dari berbagai negara Islam dan menegaskan pentingnya kolaborasi parlemen untuk merespons tantangan global secara kolektif.

“Ini merupakan kehormatan besar bagi Indonesia. DPR RI siap menyambut hangat para delegasi dari negara-negara sahabat,” ujar Puan. 

Menurutnya, posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar memberikan tanggung jawab moral dan strategis untuk memimpin diskursus di tingkat dunia Islam. 

“Menjadi tuan rumah PUIC bukan hanya sekadar status penyelenggara, tetapi juga bentuk nyata kepemimpinan Indonesia dalam memperkuat solidaritas antarparlemen dunia Islam,” tegas Puan.

Ia menambahkan bahwa konferensi ini menjadi ajang penting untuk menunjukkan wajah Islam yang demokratis, inklusif, dan solutif. 

“PUIC 2025 adalah momentum strategis untuk menegaskan peran Indonesia sebagai motor diplomasi Islam yang mampu menyatukan perbedaan dan menawarkan solusi konkret,” jelasnya.

Kehadiran para pemimpin parlemen dari seluruh dunia Islam juga dinilai sebagai sinyal positif atas kepercayaan internasional terhadap diplomasi Indonesia.

“Forum ini akan menjadi ruang lintas batas berbasis diplomasi solusi, memperkuat kerja sama OKI dalam menghadapi tantangan global dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan,” ujar Puan.

Parlemen Indonesia tidak hanya menggelar forum ini dengan keramahan, tetapi juga mengedepankan substansi. Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menekankan pentingnya tema konferensi tahun ini, yakni Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience. 

"Kami ingin menunjukkan bahwa kita tidak hanya ramah sebagai tuan rumah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata melalui praktik tata kelola yang baik dan institusi yang kuat,” ujar Mardani.

Sebagai forum antarlembaga legislatif negara OKI yang berdiri sejak 1999 dan berkantor pusat di Teheran, PUIC bertujuan memperkuat kerja sama di berbagai bidang strategis, mulai dari politik hingga sosial budaya. 

Dalam konteks ini, DPR RI memanfaatkan sepenuhnya peran tersebut untuk mendorong dialog, konsensus, dan kemitraan berbasis nilai-nilai universal Islam yang damai dan progresif.

Kiprah DPR RI dalam forum ini mencerminkan wajah parlemen yang adaptif dan proaktif di panggung global. Di tengah dinamika geopolitik dan isu kemanusiaan yang kompleks, Indonesia melalui DPR RI berhasil memosisikan diri sebagai pelopor diplomasi parlemen Islam yang relevan dan inspiratif bagi dunia Muslim. Rill/Red

SINDONEWS

Jakarta, sindonews.id - Ratusan ribu buruh akan menghadiri perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day yang akan dilaksanakan di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, pada 1 Mei 2025.

Presiden Prabowo Subianto dipastikan bakal menghadiri perayaan May Day di Lapangan Monas tersebut. 

Ini adalah sejarah yang kedua. Terulang kembali seorang Presiden Republik Indonesia hadir langsung bersama buruh dalam perayaan May Day," ungkap Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, saat ditemui awak media. 
"Bapak Presiden Prabowo Subianto hadir pada May Day itu adalah sebuah bentuk bahwa beliau mau mendengar aspirasi," tuturnya.

"Kita bersama kelompok buruh lainnya akan turun ke jalan seperti biasa, merayakan May Day dengan damai, aman, dan kondusif. Itu sudah menjadi tradisi. Harapan kita semua berjalan lancar, karena itu menjadi simbol bahwa suara buruh didengar, bukan hanya sekadar diakomodir secara simbolik saja,” ujar Nany.

"Yang pertama melakukan itu adalah Presiden Pertama Republik Indonesia yaitu Bung Karno, pada tanggal 1 Mei 1965," tambahnya.

Said Iqbal menuturkan bahwa peringatan 1 Mei itu juga menandai bentuk dukungan buruh terhadap Presiden Prabowo. Selain itu, lanjut Iqbal, May Day 2025 juga sebagai bentuk kebersamaan dan harapan buruh dengan Presiden Prabowo.

Menyikapi perayaan May Day di Lapangan Monas, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, mengajak para buruh untuk menjaga momentum May Day secara positif.

“Kita harus menjaga momentum May Day ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terjadi gangguan keamanan yang bisa mencoreng citra perayaan ini," ajak Kapolda Metro Jaya.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Nany Afrida turut berharap seluruh rangkaian aksi berlangsung damai dan tidak terprovokasi.

Ia menegaskan, May Day adalah momen penting untuk menyuarakan kepentingan kelompok buruh, termasuk para jurnalis, namun tetap harus dijalankan secara tertib dan kondusif.

Sementara itu, Dedi Hardianto, Sekjen Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), memastikan aksi peringatan Hari Buruh Internasional bakal berjalan dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kendati, aksi tersebut akan menyuarakan berbagai persoalan buruh, seperti upah yang belum layak, waktu kerja yang bermasalah, hingga pelanggaran hak-hak pekerja.

"Kami aksi damai, tetap kita harus damai, enggak boleh enggak. Kita ini kan perayaan, walaupun menyuarakan jam kerja bermasalah, upah bermasalah, hak-hak buruh bermasalah, kita tetap damai," kata Dedi.

Dedi menegaskan, KSBSI tetap mendukung kebijakan pemerintah Prabowo Subianto. Ia berharap pemerintah membuka ruang dialog kaum pekerja dalam pembuatan undang-undang. Rill/Red/Lk

SINDONEWS

Jakarta, sindonews.id - Masa depan Indonesia yang cemerlang mengharuskan kita memelihara kebersamaan dan keutuhan. Seruan untuk mempertahankan keharmonisan dan optimisme, menjadi kunci dalam membangun negara Indonesia yang lebih tangguh dan maju.

Masyarakat Indonesia diharapkan agar menolak beragam narasi pesimis, seperti Indoensia Gelap, dan tetap bersatu demi menjaga keutuhan negara di tengah berbagai tantangan global yang sedang dihadapi dunia.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum MUI, Dr. KH. Marsudi Syuhud dalam sebuah acara diskusi di salah satu stasiun TV Nasional, Kamis (24/4) bertema “Jaga Persatuan untuk Indonesia Cemerlang”

“Kita optimis membangun kedepan karena sesungguhnya perintah agama kita,” tutur KH. Marsudi Syuhud.

Dirinya mengajak masyarakat untuk menciptakan optimisme, bukan menyebarkan narasi Indonesia Gelap yang bisa merusak keharmonisan. Hal penting adalah penyampaian ke publik agar tidak terpengaruh ataupun mempengaruhi orang lain dengan narasi Indonesia Gelap.

“Ciptakan optimisme, bukan dengan mengatakan Indoensia gelap, tetapi mari kita membuat kalimat-kalimat optimis. Keharmonisan dapat tercapai dan bisa terjaga, jika saling memahami keadaanya,” kata KH. Marsudi.

Disisi lain, menurut KH. Marsudi Syuhud, ketika masih ada perbedaan pendapat, bisa disampaikan ke publik. Mengkritik itu boleh, lanjutnya, namun kritik yang membangun.

“Kritik itu sesungguhnya untuk membangun, bukan untuk kebencian, selama kita bersatu menuju satu tujuan maka saya yakin bisa mencapai targetnya,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pakar Komunikasi Politik, Dr. Aditya Perdana, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo selalu membuka diri dan tidak anti kritik. 

“Sikap terbuka Presiden Prabowo terhadap kritik dan masukan dari berbagai pihak menunjukkan komitmen kuat pada prinsip demokrasi deliberatif yang patut diapresiasi,” katanya.

Dr. Aditya menekankan, Presiden punya tanggung jawab dan ruang untuk melakukan banyak hal, namun butuh dukungan dari Masyarakat

“Presiden Prabowo memiliki sumber daya yang kuat, baik politik maupun kelembagaan, yang memberikan peluang besar untuk merealisasikan berbagai janji dan program kerja,” kata Dr. Aditya.

Menurutnya, keberhasilan Presiden Prabowo merangkul berbagai kekuatan politik menjadi modal strategis dalam mempercepat pembangunan dan menciptakan stabilitas pemerintahan ke depan.

“Situasi ini seharusnya mendorong munculnya optimisme nasional, dengan keyakinan bahwa arah pemerintahan ke depan akan semakin konstruktif dan inklusif,” tambahnya.

Para tokoh bangsa diharapkan terus mengimbau masyarakat untuk turut berperan dalam menjaga harmoni, mencegah polarisasi, dan memperkuat semangat kebangsaan. 

Persatuan dan keguyuban seluruh elemen bangsa akan menjadi kekuatan utama dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika kebangsaan. Rill/Red

SINDONEWS

Jakarta, sindonews.id - Gelombang demonstrasi dan adanya narasi bertajuk ‘Indonesia Gelap’ yang berlangsung serentak di berbagai daerah dinilai sebagai upaya sistematis untuk membentuk opini negatif terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pengamat intelijen Amir Hamzah menegaskan bahwa aksi dan penyebaran isu yang sama sekali tidak berdasar dan tidak relevan tersebut bukanlah gerakan spontan dari masyarakat, melainkan bagian dari agenda politik terstruktur. 

“Demo yang terjadi di banyak kota dengan tema yang sama dalam waktu berdekatan menunjukkan adanya perencanaan. Ini bukan sekadar spontanitas dari masyarakat, melainkan ada aktor-aktor tertentu yang menggerakkan,” ujar Amir, 

Menurut Amir, narasi ‘Indonesia Gelap’ sengaja dibentuk guna mendiskreditkan Presiden Prabowo dan membuka peluang politik bagi figur lain. 

Lebih lanjut, Amir menyebut bahwa skenario ini bertujuan menggiring opini publik agar muncul persepsi pemerintahan saat ini bersifat otoriter. 

“Ada upaya untuk membentuk opini bahwa Prabowo adalah pemimpin otoriter, yang anti-kritik. Padahal, ini lebih kepada framing politik yang dimainkan oleh pihak tertentu,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperjuangkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. 

Dalam pertemuan Dewan HAM PBB ke-58 di Jenewa, ia menegaskan, bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia akan tetap teguh untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat.

“Indonesia akan tetap teguh memajukan amanat konstitusinya, yaitu menciptakan tatanan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” tegas Menlu.

Sugiono juga menyoroti pentingnya kebijakan pembangunan yang inklusif, seperti program makan bergizi gratis dan layanan kesehatan untuk masyarakat. 

“Indonesia menegaskan pentingnya hak atas pembangunan, memastikan negara mengelola sumber daya alamnya demi kesejahteraan rakyatnya,” kata dia.

Di sisi lain, Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi’i menyampaikan optimisme atas masa depan bangsa. 

“Cuaca cerah hari ini menyambut kita di Bandung. Mungkin ini pertanda bahwa masa depan Indonesia juga akan cerah,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa ketahanan sosial budaya harus diperkuat demi stabilitas nasional. 

“Ketahanan sosial budaya dibangun dari kesadaran akan siapa kita sebagai bangsa,” tuturnya.

Oleh karena itu, hendaknya masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh narasi gelap yang tidak berdasar. 

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo terus menunjukkan komitmen nyata demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Rill/Red

SINDONEWS

Jakarta, sindonews.id - Kepala Staf Resimen Mahasiswa Indonesia, M. Arwani Deni, menilai terdapat indikasi keterlibatan kekuatan eksternal dalam polemik penolakan UU TNI belakangan ini.

Arwani menyebut isu yang berkembang saat ini tidak hanya berkaitan dengan dinamika politik domestik, tetapi juga berpotensi terkait dengan konflik geopolitik di kawasan Pasifik.

“Kita tidak bisa menutup mata bahwa Indonesia sebagai negara besar memiliki peran strategis, dan ada pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia semakin kuat, baik secara militer maupun ekonomi,” ujar Arwani.

Arwani menekankan bahwa posisi Indonesia di tengah rivalitas global semakin signifikan, terutama setelah masuknya Indonesia dalam BRICS.

Blok ekonomi ini beranggotakan negara-negara besar seperti China, Rusia, Brasil, India, dan Afrika Selatan, yang selama ini dianggap sebagai kekuatan penyeimbang dominasi Barat. 

“Kita harus sadar, masuknya Indonesia ke BRICS bukan sekadar langkah ekonomi, tetapi juga mencerminkan keberpihakan pada multipolaritas dunia. Ini tentu tidak diinginkan oleh negara-negara yang selama ini ingin mempertahankan hegemoni mereka,” ungkapnya.

Keberadaan Indonesia dalam BRICS dan revisi UU TNI, imbuhnya, akan memberikan dampak signifikan bagi ketahanan nasional, termasuk dalam bidang pertahanan. 

“Bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS dan Revisi UU TNI justru menjadi bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme dan kesiapan militer Indonesia dalam menghadapi ancaman global. Penolakan yang tidak berdasar ini harus kita curigai apakah ada intervensi dari pihak asing,” jelas Arwani.

Lebih lanjut, Arwani menekankan bahwa narasi yang dibangun dalam menolak revisi UU TNI sering kali tidak berdasarkan fakta yang akurat, melainkan lebih banyak didorong oleh opini yang menggiring persepsi negatif terhadap militer. 

“Kalau kita telaah, banyak argumen yang digunakan untuk menolak UU ini lebih bersifat emosional dibandingkan substansial. Ini pola klasik yang sering digunakan untuk melemahkan institusi pertahanan negara,” tambahnya.

Ia pun berharap seluruh masyarakat dapat lebih memahami konteks besar dari revisi UU TNI ini.

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, telah menegaskan bahwa semangat di balik revisi UU TNI adalah penguatan profesionalisme militer yang tetap dalam koridor reformasi. 

Menurutnya, penyesuaian usia pensiun perwira tinggi misalnya, bukan dimaksudkan untuk memperpanjang kekuasaan personal, melainkan untuk menjamin kesinambungan kepemimpinan strategis di tubuh TNI. 

“Kebijakan ini justru merupakan langkah preventif agar stabilitas komando tidak mudah terganggu oleh faktor administratif. Seluruh proses yang dijalankan tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan tidak membuka ruang kembalinya peran militer dalam ranah sipil,” tutur Menhan.

Sjafrie menilai bahwa tuduhan tentang kebangkitan dwifungsi militer adalah kekeliruan yang tidak mencerminkan isi dari regulasi yang tengah dibahas. Rill/Red

SINDONEWS

Jakarta, sindonews.idJakarta - Deputi Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara (BIN) Idham Malik mengatakan bahwa BIN kembali meluncurkan akun media sosial resminya di berbagai platform media.

“Peluncuran akun media sosial ini merupakan langkah strategis kami, untuk lebih dekat dengan masyarakat luas dalam bingkai NKRI,” ujar Idham pada acara peluncuran akun resmi BIN, Selasa 18 Maret 2025 di Jakarta 

Akun resmi yang diperkenalkan dalam peluncuran ini meliputi Instagram (@officialbin_ri), YouTube (OfficialBIN_RI), Threads (@officialbin_ri), Twitter/X (@OfficialBIN_RI), dan TikTok (OfficialBIN_RI).

Lebih lanjut ditambahkan, kehadiran akun Medsos BIN memiliki nilai strategis, sebagai sarana literasi kepada masyarakat untuk mencegah disinformasi.

“Kehadiran BIN di dunia digital merupakan wujud komitmen kami untuk semakin dekat dengan masyarakat, memberikan informasi dan literasi yang kuat, serta menangkal hoaks maupun disinformasi yang berpotensi mengganggu kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tuturnya.

Lebih dari sekadar sarana penyebaran informasi, akun media sosial ini diharapkan menjadi wadah interaksi yang lebih aktif dengan masyarakat.

“Kami berharap akun medsos ini dapat menjadi saluran komunikasi yang lebih interaktif dan membantu kami untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik,” tambahnya.

Idham juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta dalam memperkuat komunikasi melalui platform ini.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam menjalin komunikasi yang lebih baik. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan serta berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara,” ujar Idham Malik. Rill/Red

SINDONEWS

Jakarta, sindonews.id - Industri tembaga Indonesia saat ini sedang memasuki era transformasi yang lebih maju, di mana hilirisasi memainkan peran sentral untuk meningkatkan nilai tambah dan menarik investasi strategis. 

Proses hilirisasi ini juga beriringan dengan upaya untuk mewujudkan visi Indonesia yang lebih berdaya saing tinggi, sesuai dengan prinsip-prinsip asta cita yang diusung oleh pemerintah dan sektor industri dalam mendorong keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Ahmad Heri Firdaus, Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menilai bahwa hilirisasi tembaga memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan energi dan industri nasional. 

Namun, menurutnya, daya saing produk hasil hilirisasi akan semakin kuat jika ditopang oleh infrastruktur yang memadai, regulasi yang kondusif, serta ketersediaan energi yang stabil.

“Langkah yang telah diambil pelaku industri, termasuk MIND ID, sudah cukup strategis dalam mendukung hilirisasi. Namun, agar daya saing produk hilirisasi bisa optimal di pasar global, dibutuhkan dukungan dari berbagai sektor. Misalnya, pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas yang lebih baik,” ujarnya.

Sementara, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Rizal Kasli, juga menyoroti tantangan utama dalam hilirisasi, yaitu membangun industri hilir yang mampu menghasilkan produk akhir (end product). 

Menurutnya, keberadaan Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi (BPI) yang baru terbentuk dapat menjadi salah satu solusi dalam mengembangkan industri hilir tembaga. 

“Danantara telah terbentuk dan MIND ID merupakan bagian darinya. Keberadaan Badan Pengelola Investasi tersebut memberi peluang untuk membangun perusahaan baru yang khusus bergerak di bidang hilir untuk menghasilkan produk akhir yang berkualitas. Hal ini akan sangat menghemat devisa negara,” jelas Rizal.

Peningkatan sektor hulu juga merupakan elemen krusial dalam ekosistem industri tembaga.

Menurut data Badan Geologi 2023, cadangan tembaga Indonesia mengalami penurunan dari 28 juta ton pada 2020 menjadi 20,3 juta ton, sementara total cadangan bijih tercatat mencapai 3 miliar ton. 

“Berdasarkan data Badan Geologi, sebaran sumber daya tembaga ini banyak tersebar di Nusa Tenggara, Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Sehingga diperlukan penguasaan wilayah pertambangan oleh MIND ID untuk dapat menjadi key player dalam industri tembaga,” tutup Rizal.

Melalui prinsip asta cita, hilirisasi industri tembaga Indonesia menjadi bagian dari upaya kolektif untuk membangun negara yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan.

Dengan komitmen terhadap kesatuan, kerjasama, dan keberlanjutan, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alamnya dan menciptakan industri tembaga yang lebih maju. Rill/Red

Disqus Shortname

[disqus][facebook]