Ketua MPR RI Apresiasi Pencabutan Sanksi dari WADA Untuk Indonesia

Jakarta, SindoNews.id - Ketua DPR RI Puan Maharani bersyukur atas pencabutan sanksi dari Badan Anti Doping Dunia (WADA) kepada Indonesia. 

Menurutnya, pencabutan sanksi ini sangat melegakan, khususnya para atlet nasional yang sedang mempersiapkan diri bertanding pada sejumlah ajang internasional yang akan datang.

"Saya memberikan apresiasi atas upaya tim Indonesia yang berhasil menghapus sanksi dari WADA. Maka pengalaman ini harus bisa dijadikan pelajaran penting supaya ke depan tidak terulang lagi," ujar Puan, Jumat (4/2/2022).

Sanksi dari WADA diberikan pada September 2021 akibat Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) dianggap tidak patuh dalam menerapkan program pengujian doping.

Akibatnya Indonesia tak bisa mengibarkan Bendera Merah Putih dalam event-event internasional meskipun keluar sebagai juara.

Dalam ajang Thomas Cup lalu, Bendera Merah Putih tidak bisa dikibarkan walaupun tim Indonesia keluar sebagai pemenang. 

Kejadian tersebut sempat membuat kecewa masyarakat Indonesia. Apalagi, hukuman dari WADA selama satu tahun juga dapat mengancam Indonesia tidak bisa menjadi tuan rumah event olahraga internasional. 

Puan menilai, upaya cepat dari Pemerintah bersama pihak-pihak terkait patut diapresiasi karena akhirnya Indonesia tidak harus menjalani hukuman selama satu tahun.

"Kita merasakan betapa kecewanya saat tim Indonesia menang di ajang dunia seperti Thomas Cup kemarin, tapi Bendera Merah Putih yang menjadi kebanggaan kita tidak bisa berkibar di podium," sebutnya.

“Tapi kita akhirnya lega bahwa masalah yang menjadi sorotan besar masyarakat Indonesia ini bisa cepat teratasi, dan menjadi pelajaran berarti untuk tidak mengulanginya lagi,” imbuhnya.

Keputusan pencabutan sanksi WADA yang sudah diumumkan hari ini juga dinilai akan berdampak pada semangat atlet Merah Putih pada ajang-ajang olahraga internasional selanjutnya. Apalagi di tahun ini, kata Puan, perhelatan Asian Games akan digelar.

Puan pun berpesan kepada LADI agar tidak lagi lalai untuk mengikuti aturan-aturan yang diharuskan, khususnya yang terkait dengan kebijakan internasional. Sebab dampaknya bukan hanya akan dirasakan lembaga secara internal, tapi juga oleh para atlet serta rakyat Indonesia secara keseluruhan.