Bekasi, SindoNews.id - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, dirinya turut bersyukur menjadi bagian dari keluarga besar Pemuda Pancasila.
Setelah lebih dari 62 tahun perjalanan organisasi yang dilalui, dengan berbagai romantika, dinamika, dan kompleksitasnya, Pemuda Pancasila masih tetap solid dan konsisten memegang teguh komitmen mengabdikan diri menjadi penegak nilai luhur Pancasila sebagai ideologi, pandangan hidup, dan dasar negara.
"Seiring perjalanan sejarah bangsa, Pancasila telah mengalami pasang dan surut dalam pusaran dinamika zaman, melampaui berbagai dimensi perubahan sosial, dan melewati berbagai ujian kebangsaan. Satu hal yang pasti, dalam situasi dan kondisi apapun, Pemuda Pancasila selalu berdiri tegak di garda terdepan, sebagai patriot pembela Pancasila," ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, yang diselenggarakan bertepatan dengan Pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) XI Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Barat, di Bekasi, Rabu (26/1/22).
Turut hadir antara lain, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Plt Bupati Bekasi Akhmad Marjuki, Ketua Umum Pemuda Pancasila Yapto Soerjosoemarno, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila Jawa Barat yang juga Gubernur Jawa Barat ke-13 Ahmad Heryawan, serta Plt Ketua Pemuda Pancasila Jawa Barat Sarimaya. Hadir pula Ketua Umum PSSI Komjen Pol (purn) Mochamad Iriawan.
Bamsoet menjelaskan, menyikapi dinamika kehidupan kebangsaan saat ini, ada dua agenda nasional yang patut dicermati. Yakni disahkannya Undang-Undang Ibu Kota Negara, serta ditetapkannya jadwal pemilu serentak tahun 2024.
Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota Negara memuat kebijakan yang bersifat umum dan masih merupakan rencana induk. Sehingga, perlu ditopang berbagai aturan teknis yang lebih detail dan ada kesatuan paradigma dari berbagai pemangku kepentingan.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum Depinas SOKSI ini menerangkan, pemerintah, DPR, dan penyelenggara Pemilu telah menyepakati bahwa Pemilu serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD, dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
Sedangkan Pilkada serentak pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan pada 27 November 2024.
Ia menambahkan, KPU memperkirakan kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu serentak sebesar Rp 86,2 triliun. Sedangkan untuk Pilkada serentak sekitar Rp 26 triliun. Angka yang sangat besar tersebut harus berbanding lurus dengan penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas.
"Dari aspek dampak kontestasi politik, sejarah mencatat dari beberapa kali penyelenggaraan Pemilu, selalu menyisakan residu persoalan yang belum tuntas, polarisasi rakyat pada kutub-kutub yang berseberangan, bahkan berpotensi memicu konflik horisontal. Karenanya diperlukan sikap kebijaksanaan dari segenap pemangku kepentingan, untuk tidak memperkeruh kondisi dengan berbagai kegaduhan yang mubazir," tandas Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menegaskan, menyikapi hal tersebut, MPR RI sebagai representasi rumah kebangsaan akan selalu menempatkan diri sebagai penjaga iklim politik nasional agar tetap teduh.
Antara lain dengan membangun wawasan kebangsaan yang dapat mendorong terwujudnya kematangan dan kedewasaan politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
MPR RI senantiasa konsisten melaksanakan pembangunan karakter bangsa sekaligus vaksinasi ideologi melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada seluruh elemen bangsa.
Selaras dengan upaya MPR RI mewujudkan visi sebagai rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat.
"MPR sebagai lembaga negara dengan kewenangan tertinggi, yaitu sebagai pembentuk Konstitusi, menjadi representasi majelis kebangsaan yang menjalankan mandat konstitusional untuk menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, serta aspirasi masyarakat dan daerah," pungkas Bamsoet. *lala
Post A Comment:
0 comments: