TRENDING NOW

SINDONEWS

Jakarta, sindonews.id - Gelombang demonstrasi dan adanya narasi bertajuk ‘Indonesia Gelap’ yang berlangsung serentak di berbagai daerah dinilai sebagai upaya sistematis untuk membentuk opini negatif terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pengamat intelijen Amir Hamzah menegaskan bahwa aksi dan penyebaran isu yang sama sekali tidak berdasar dan tidak relevan tersebut bukanlah gerakan spontan dari masyarakat, melainkan bagian dari agenda politik terstruktur. 

“Demo yang terjadi di banyak kota dengan tema yang sama dalam waktu berdekatan menunjukkan adanya perencanaan. Ini bukan sekadar spontanitas dari masyarakat, melainkan ada aktor-aktor tertentu yang menggerakkan,” ujar Amir, 

Menurut Amir, narasi ‘Indonesia Gelap’ sengaja dibentuk guna mendiskreditkan Presiden Prabowo dan membuka peluang politik bagi figur lain. 

Lebih lanjut, Amir menyebut bahwa skenario ini bertujuan menggiring opini publik agar muncul persepsi pemerintahan saat ini bersifat otoriter. 

“Ada upaya untuk membentuk opini bahwa Prabowo adalah pemimpin otoriter, yang anti-kritik. Padahal, ini lebih kepada framing politik yang dimainkan oleh pihak tertentu,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperjuangkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. 

Dalam pertemuan Dewan HAM PBB ke-58 di Jenewa, ia menegaskan, bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia akan tetap teguh untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat.

“Indonesia akan tetap teguh memajukan amanat konstitusinya, yaitu menciptakan tatanan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” tegas Menlu.

Sugiono juga menyoroti pentingnya kebijakan pembangunan yang inklusif, seperti program makan bergizi gratis dan layanan kesehatan untuk masyarakat. 

“Indonesia menegaskan pentingnya hak atas pembangunan, memastikan negara mengelola sumber daya alamnya demi kesejahteraan rakyatnya,” kata dia.

Di sisi lain, Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi’i menyampaikan optimisme atas masa depan bangsa. 

“Cuaca cerah hari ini menyambut kita di Bandung. Mungkin ini pertanda bahwa masa depan Indonesia juga akan cerah,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa ketahanan sosial budaya harus diperkuat demi stabilitas nasional. 

“Ketahanan sosial budaya dibangun dari kesadaran akan siapa kita sebagai bangsa,” tuturnya.

Oleh karena itu, hendaknya masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh narasi gelap yang tidak berdasar. 

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo terus menunjukkan komitmen nyata demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Rill/Red

SINDONEWS

Jakarta, sindonews.id - Kepala Staf Resimen Mahasiswa Indonesia, M. Arwani Deni, menilai terdapat indikasi keterlibatan kekuatan eksternal dalam polemik penolakan UU TNI belakangan ini.

Arwani menyebut isu yang berkembang saat ini tidak hanya berkaitan dengan dinamika politik domestik, tetapi juga berpotensi terkait dengan konflik geopolitik di kawasan Pasifik.

“Kita tidak bisa menutup mata bahwa Indonesia sebagai negara besar memiliki peran strategis, dan ada pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia semakin kuat, baik secara militer maupun ekonomi,” ujar Arwani.

Arwani menekankan bahwa posisi Indonesia di tengah rivalitas global semakin signifikan, terutama setelah masuknya Indonesia dalam BRICS.

Blok ekonomi ini beranggotakan negara-negara besar seperti China, Rusia, Brasil, India, dan Afrika Selatan, yang selama ini dianggap sebagai kekuatan penyeimbang dominasi Barat. 

“Kita harus sadar, masuknya Indonesia ke BRICS bukan sekadar langkah ekonomi, tetapi juga mencerminkan keberpihakan pada multipolaritas dunia. Ini tentu tidak diinginkan oleh negara-negara yang selama ini ingin mempertahankan hegemoni mereka,” ungkapnya.

Keberadaan Indonesia dalam BRICS dan revisi UU TNI, imbuhnya, akan memberikan dampak signifikan bagi ketahanan nasional, termasuk dalam bidang pertahanan. 

“Bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS dan Revisi UU TNI justru menjadi bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme dan kesiapan militer Indonesia dalam menghadapi ancaman global. Penolakan yang tidak berdasar ini harus kita curigai apakah ada intervensi dari pihak asing,” jelas Arwani.

Lebih lanjut, Arwani menekankan bahwa narasi yang dibangun dalam menolak revisi UU TNI sering kali tidak berdasarkan fakta yang akurat, melainkan lebih banyak didorong oleh opini yang menggiring persepsi negatif terhadap militer. 

“Kalau kita telaah, banyak argumen yang digunakan untuk menolak UU ini lebih bersifat emosional dibandingkan substansial. Ini pola klasik yang sering digunakan untuk melemahkan institusi pertahanan negara,” tambahnya.

Ia pun berharap seluruh masyarakat dapat lebih memahami konteks besar dari revisi UU TNI ini.

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, telah menegaskan bahwa semangat di balik revisi UU TNI adalah penguatan profesionalisme militer yang tetap dalam koridor reformasi. 

Menurutnya, penyesuaian usia pensiun perwira tinggi misalnya, bukan dimaksudkan untuk memperpanjang kekuasaan personal, melainkan untuk menjamin kesinambungan kepemimpinan strategis di tubuh TNI. 

“Kebijakan ini justru merupakan langkah preventif agar stabilitas komando tidak mudah terganggu oleh faktor administratif. Seluruh proses yang dijalankan tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan tidak membuka ruang kembalinya peran militer dalam ranah sipil,” tutur Menhan.

Sjafrie menilai bahwa tuduhan tentang kebangkitan dwifungsi militer adalah kekeliruan yang tidak mencerminkan isi dari regulasi yang tengah dibahas. Rill/Red

SINDONEWS

Jakarta, sindonews.idJakarta - Deputi Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara (BIN) Idham Malik mengatakan bahwa BIN kembali meluncurkan akun media sosial resminya di berbagai platform media.

“Peluncuran akun media sosial ini merupakan langkah strategis kami, untuk lebih dekat dengan masyarakat luas dalam bingkai NKRI,” ujar Idham pada acara peluncuran akun resmi BIN, Selasa 18 Maret 2025 di Jakarta 

Akun resmi yang diperkenalkan dalam peluncuran ini meliputi Instagram (@officialbin_ri), YouTube (OfficialBIN_RI), Threads (@officialbin_ri), Twitter/X (@OfficialBIN_RI), dan TikTok (OfficialBIN_RI).

Lebih lanjut ditambahkan, kehadiran akun Medsos BIN memiliki nilai strategis, sebagai sarana literasi kepada masyarakat untuk mencegah disinformasi.

“Kehadiran BIN di dunia digital merupakan wujud komitmen kami untuk semakin dekat dengan masyarakat, memberikan informasi dan literasi yang kuat, serta menangkal hoaks maupun disinformasi yang berpotensi mengganggu kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tuturnya.

Lebih dari sekadar sarana penyebaran informasi, akun media sosial ini diharapkan menjadi wadah interaksi yang lebih aktif dengan masyarakat.

“Kami berharap akun medsos ini dapat menjadi saluran komunikasi yang lebih interaktif dan membantu kami untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik,” tambahnya.

Idham juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta dalam memperkuat komunikasi melalui platform ini.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam menjalin komunikasi yang lebih baik. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan serta berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara,” ujar Idham Malik. Rill/Red

SINDONEWS

Jakarta, sindonews.id - Industri tembaga Indonesia saat ini sedang memasuki era transformasi yang lebih maju, di mana hilirisasi memainkan peran sentral untuk meningkatkan nilai tambah dan menarik investasi strategis. 

Proses hilirisasi ini juga beriringan dengan upaya untuk mewujudkan visi Indonesia yang lebih berdaya saing tinggi, sesuai dengan prinsip-prinsip asta cita yang diusung oleh pemerintah dan sektor industri dalam mendorong keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Ahmad Heri Firdaus, Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menilai bahwa hilirisasi tembaga memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan energi dan industri nasional. 

Namun, menurutnya, daya saing produk hasil hilirisasi akan semakin kuat jika ditopang oleh infrastruktur yang memadai, regulasi yang kondusif, serta ketersediaan energi yang stabil.

“Langkah yang telah diambil pelaku industri, termasuk MIND ID, sudah cukup strategis dalam mendukung hilirisasi. Namun, agar daya saing produk hilirisasi bisa optimal di pasar global, dibutuhkan dukungan dari berbagai sektor. Misalnya, pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas yang lebih baik,” ujarnya.

Sementara, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Rizal Kasli, juga menyoroti tantangan utama dalam hilirisasi, yaitu membangun industri hilir yang mampu menghasilkan produk akhir (end product). 

Menurutnya, keberadaan Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi (BPI) yang baru terbentuk dapat menjadi salah satu solusi dalam mengembangkan industri hilir tembaga. 

“Danantara telah terbentuk dan MIND ID merupakan bagian darinya. Keberadaan Badan Pengelola Investasi tersebut memberi peluang untuk membangun perusahaan baru yang khusus bergerak di bidang hilir untuk menghasilkan produk akhir yang berkualitas. Hal ini akan sangat menghemat devisa negara,” jelas Rizal.

Peningkatan sektor hulu juga merupakan elemen krusial dalam ekosistem industri tembaga.

Menurut data Badan Geologi 2023, cadangan tembaga Indonesia mengalami penurunan dari 28 juta ton pada 2020 menjadi 20,3 juta ton, sementara total cadangan bijih tercatat mencapai 3 miliar ton. 

“Berdasarkan data Badan Geologi, sebaran sumber daya tembaga ini banyak tersebar di Nusa Tenggara, Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Sehingga diperlukan penguasaan wilayah pertambangan oleh MIND ID untuk dapat menjadi key player dalam industri tembaga,” tutup Rizal.

Melalui prinsip asta cita, hilirisasi industri tembaga Indonesia menjadi bagian dari upaya kolektif untuk membangun negara yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan.

Dengan komitmen terhadap kesatuan, kerjasama, dan keberlanjutan, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alamnya dan menciptakan industri tembaga yang lebih maju. Rill/Red

SINDONEWS

Jakarta, sindonews.id - Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menanggulangi bencana di seluruh Indonesia, termasuk banjir yang melanda wilayah Jabodetabek. 

Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk segera mengambil langkah-langkah penanganan.

Presiden juga bilang tadi bahwa ada beberapa daerah yang sekarang mengalami kebanjiran, dan sudah koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk segera ditangani," ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi.

Presiden juga mention tadi soal Bekasi dan sudah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana," ungkapnya. 

"Pasti akan ditanggulangi sebaik-baiknya karena sudah ada arahan dari presiden ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB," tuturnya.

Presiden menginstruksikan agar seluruh pihak, termasuk TNI, Polri, dan relawan, bersinergi dalam penanganan bencana. Seperti yang selalu terjadi, setiap kali ada bencana, seluruh elemen bangsa bersatu padu untuk memberikan bantuan, mulai dari evakuasi, pengungsian, hingga tahap rehabilitasi," kata Gus Ipul.

OMC (operasi modifikasi cuaca) sekali lagi kami akan laksanakan sampai tanggal 8," kata Suharyanto.

Menurut Hasan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti kondisi banjir di Bekasi dan telah memastikan koordinasi dengan BNPB. 

Ia juga menegaskan bahwa masyarakat terdampak akan segera mendapatkan bantuan.

Senada, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh pihak, termasuk TNI, Polri, dan relawan, untuk bersinergi dalam penanganan bencana. 

Menindaklanjuti arahan Presiden, pemerintah pusat dan daerah, termasuk Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Jawa Barat, telah bergerak cepat menyalurkan bantuan.

Bantuan berupa kasur, bantal, obat-obatan, pakaian, serta tenda bagi pengungsi telah didistribusikan. Selain itu, dapur umum telah didirikan, salah satunya di Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan bahwa operasi modifikasi cuaca akan terus dilakukan hingga 8 Maret 2025 untuk mengantisipasi cuaca ekstrem. 

Pemerintah juga memastikan langkah mitigasi terus berjalan guna meminimalkan dampak bencana bagi masyarakat. Rill/Lk

SINDONEWS

Manado, sindonews.id -  Wilayah Bolaang Mongondouw Timur (Boltim) Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (26/02/2025), diguncang gempa berulang kali.

Gempa pertama terjadi sekitar pukul 04.18 Wita dengan kekuatan 3,7 Magnitudo pada kedalaman 10 kilometer di 0,5 LU-124,73 BT.

Goncangan terbesar terjadi pada pukul 06.55 Wita dengan kekuatan 6,1 Magnitudo, berada di kedalaman 11 kilometer, dengan koordinat 0,5 LU-124,89 BT. 

Website BMKG memperlihatkan intensitas gempa di Semenanjung Minahasa sangat tinggi mencapai 99 kali gempa, di mana hampir setiap 5-10 menit terjadi satu kali gempa dengan kekuatan bervariasi dari 2,8 magnitudo hingga 4,9 magnitudo, serta yang terbesar 6,2 magnitudo.

Episenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 45 Km arah Tenggara Kota Tutuyan.

Menurut Kepala Bidang Mitigasi Gempa dan Tsunami BMKG Daryono, memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas Subduksi Lempeng Sangihe.

“Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser (strike-slip),” jelas dia sembari mengatakan, hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa tidak berpotensi tsunami.

Informasi yang diterima, gempa dirasakan beberapa daerah antaranya Bolaang Mongondow Selatan, Minahasa Tenggara, Manado, Tomohon, Minahasa, Minahasa Utara, Kotamobagu, Minahasa Selatan, Bitung, Tagulandang, Taliabu dan Gorontalo.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) James Tine mengungkapkan bahwa gempa tektonik tersebut mengakibatkan 11 rumah warga dan satu tempat ibadah rusak.

“Itu yang sempat kami data,” tuturnya.

Dia mengatakan, kerusakan rumah warga umumnya berada di bagian dinding sementara rumah ibadah rusak di bagian plafon.

“Dinding yang runtuh tersebut tidak menggunakan batako, tapi hanya dicor langsung. Jadi dinding yang runtuh di ruangan dapur atau kamar,” sembur James. (REQ)

SINDONEWS

Konferensi pers PDIP terkait instruksi Megawati kepada seluruh kader partai yang menjadi kepala daerah di kegiatan retret

Jakarta, sindonews.id- Juru bicara PDIP Ahmad Basarah memperjelas instruksi Megawati Soekarnoputri sebagaimana tertuang dalam surat resmi DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 tertanggal 20 Februari 2025, sekaligus meluruskan pelbagai spekulasi yang berkembang terkait instruksi harian partai tersebut.

Menurut dia, instruksi yang dimaksud bukan melarang para kepala daerah dari PDIP untuk mengikuti acara retret.

“Dalam instruksi tersebut, Ketua Umum PDI Perjuangan tidak pernah melarang. Saya ulangi, tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,” jelas Ahmad dalam konferensi pers resmi bertempat di Kantor DPP PDIP Jakarta, Selasa (25/2/2025), didampingi jubir PDIP lainnya Ronny Talapessy dan tiga elite PDIP, masing-masing Adian Napitupulu, Andreas Hugo dan Guntur Romli.

Sejatinya isi instruksi harian tersebut, kata Ahmad, meminta kepada seluruh kader menunda sementara kepergian ke retret dan menunggu arahan lanjutan dari Megawati selaku ketua umum partai.

“Dalam instruksi harian yang dikeluarkan 20 Februari 2025,  Ketum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri sangat jelas meminta seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah di Pilkada 2024 untuk menunda terlebih dahulu perjalanan mereka ke Magelang Jawa Tengah, dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDI Perjuangan,” ucap Ahmad.

Dia melanjutkan, sejak awal Megawati meminta kepada para kader partai yang telah dilantik Presiden Prabowo Subianto untuk kembali di daerah masing-masing dan langsung turun melayani rakyat.

“Pesan Ketua Umum PDI Perjuangan kepada kader-kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto adalah untuk memprioritaskan kerja-kerja riil kerakyatan dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerahnya masing-masing,” tutur Ahmad.

Mengenai kader partai yang belum mengikuti retret, dia mengatakan dapat mengikuti kegiatan serupa berikutnya atau angkatan kedua. Pasalnya, salah satu poin dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 200.5/628/SJ, tertanggal 11 Februari 2025, menyatakan bahwa retret akan dilaksanakan sebanyak dua angkatan.

Lantas bagaimana dengan kepala daerah dari PDIP yang telah mengikuti retret angkatan pertama di Magelang?

Ahmad mengungkapkan, Megawati menginstruksikan untuk menyesuaikan rangkaian agenda retret hingga selesai. (REQ)

SINDONEWS

Rombongan kepala daerah dari Sulawesi Utara berada dalam bus dan hendak menuju ke Magelang. Nampak ada dua kader PDIP yaitu Andrei Angouw (duduk di depan berkacamata) dan Joune Ganda (baris ketiga berdiri berkacamata).

Manado, sindonews.id - Instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya untuk menunda mengikuti retret di Akademi Militer Magelang sangat kontradiktif dengan fakta di lapangan. Tidak semua kader banteng moncong putih menyikapi instruksi tersebut.

Sebut saja di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Dari 15 kepala daerah yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari lalu dan kini tengah mengikuti retret orientasi kepemimpinan, tujuh di antaranya kader PDIP. 

Beberapa foto yang beredar di media sosial, nampak jelas keikutsertaan tujuh anak buah Megawati tersebut. Bahkan mereka terlihat sangat bersemangat mengikuti setiap agenda kegiatan.

Berikut kepala daerah kader PDIP di Provinsi Sulawesi Utara:

  1. Wali Kota Manado Andrei Angouw (Bendahara DPD PDIP Sulawesi Utara)
  2. Wali Kota Tomohon Caroll Senduk (Ketua DPC PDIP Tomohon)
  3. Bupati Minahasa Utara Joune Ganda (Wakil Ketua Bidang Ekonomi DPD PDIP Sulawesi Utara)
  4. Bupati Minahasa Robby Dondokambey (Ketua DPC PDIP Minahasa)
  5. Bupati Minahasa Tenggara Ronald Kandoli (eks Wakil Ketua DPC Minahasa Tenggara)
  6. Bupati Minahasa Selatan Frangky Wongkar (Sekretaris DPD PDIP Sulawesi Utara)
  7. Bupati Bolaang Mongondouw Selatan Iskandar Kamaru (Ketua DPC Bolaang Mongondouw Selatan)

Sebetulnya ada satu lagi kepala daerah usungan PDIP, namun bukan kader partai yaitu Bupati Bolaang Mongondouw Utara Sirajudin Lasena. Sebelum maju di pilkada, karir dia sebagai birokrat.

Kini, Selasa (25/02/2025), masuk hari kelima pelaksanaan orientasi kepala daerah. Terinformasi, 15 kepala daerah tetap antusias dan sudah beradaptasi dengan kondisi di Akademi Militer Magelang. Hal ini tak ditampik Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling (YSK).

“Sejauh ini aman dan lancar. Saya dan kepala daerah lainya sudah beradaptasi dengan cuaca dan kegiatan yang ada,” sembur YSK yang juga pimpinan rombongan kepala daerah asal Sulut di kegiatan retret.

Adapun larangan kader PDIP ikut retret jelas sekali tertuang dalam surat resmi DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang ditandatangani langsung oleh Megawati Soekarnoputri pada 20 Februari 2025. 

Isinya, ‘Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call’.

Hingga berita ini dipublish, belum ada pernyataan resmi dari PDIP terkait langkah atau sanksi apa yang akan diambil terhadap para kepala daerah yang tetap hadir dalam retret tersebut. (REQ)

SINDONEWS

Jakarta, sindonews.id - Pemerintah resmi meluncurkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai tonggak baru dalam penguatan investasi nasional. 

Peresmian ini menandai komitmen kuat untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara, khususnya di sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan prinsip transparansi dan keberlanjutan.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa Danantara bukan hanya badan investasi, tetapi juga instrumen strategis pembangunan nasional yang bertujuan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam Indonesia. 

“Danantara bertujuan memperkuat investasi BUMN dengan pengelolaan yang transparan, hati-hati, dan berkelanjutan demi kepentingan generasi mendatang,” ujar Prabowo dalam pidato peresmian.

Lebih lanjut, Prabowo menekankan bahwa dana yang dikelola Danantara berasal dari rakyat, sehingga transparansi menjadi prioritas utama dengan adanya keterbukaan audit dan pengawasan publik. 

“Kepercayaan publik adalah kunci. Oleh karena itu, kami memastikan bahwa setiap langkah Danantara berada dalam koridor yang akuntabel dan diawasi secara ketat,” tambahnya.

Dari sisi akademisi, ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Eddy Junarsin menyambut baik pendirian Danantara yang digagas Presiden Prabowo Subianto. 

Menurutnya, badan ini akan memperkuat tata kelola aset negara dari BUMN dengan lebih transparan dan akuntabel.

“Konsep holding company dalam Danantara akan meningkatkan efektivitas koordinasi dan pengawasan terhadap BUMN yang selama ini dikelola secara terpisah. Namun, implementasi Danantara memerlukan langkah lanjutan seperti merger dan akuisisi berbagai perusahaan pemerintah agar lebih efisien,” jelas Eddy.

Selain itu, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menilai bahwa Danantara bisa menjadi akselerator dalam transformasi ekonomi Indonesia, terutama menuju visi Indonesia Emas 2045. 

“Tentu bisa menjadi akselerator. Makanya memang harus segera dimulai,” kata Tauhid. Ia juga menambahkan bahwa jika investasi Danantara dikelola dengan baik secara finansial dan ekonomi, maka kontribusinya terhadap pengelolaan aset negara akan sangat signifikan.

Dengan peresmian ini, Danantara diharapkan menjadi lokomotif baru dalam mengoptimalkan investasi strategis nasional, membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang. 

Keberhasilan Danantara akan sangat ditentukan oleh efektivitas tata kelola, transparansi, dan inovasi dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin dinamis.

Dalam jangka panjang, Danantara juga berpotensi menjadi salah satu instrumen utama dalam mendorong investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) ke Indonesia. Dengan manajemen yang profesional dan berorientasi pada pertumbuhan, Danantara diyakini dapat menarik minat investor global untuk turut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional yang lebih kuat dan berdaya saing. Rill/Red

SINDONEWS

Jakarta, sindonews.id - Pemerintah semakin memperkuat upaya pemberantasan narkoba dengan pendekatan ekonomi. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisaris Jenderal Polisi Marthinus Hukom, menegaskan bahwa peredaran narkoba tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga berdampak luas pada sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam pertemuan dengan Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Jakarta, Marthinus mengungkapkan bahwa bisnis narkotika di Indonesia menghasilkan perputaran uang hingga Rp500 triliun per tahun.

“Permasalahan narkoba semakin kompleks, tidak hanya berdampak pada kesehatan dan keamanan, tetapi juga pada ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Marthinus menjelaskan bahwa para bandar narkoba kini menguasai beberapa wilayah permukiman dan bahkan menggantikan peran tokoh masyarakat. Mereka memanfaatkan kondisi ekonomi warga dengan merekrut petani tambak sebagai kurir narkoba, menawarkan bayaran hingga Rp40 juta per kilogram.

Selain itu, ia juga menyoroti maraknya penggunaan media sosial sebagai sarana pemasaran narkoba, yang menuntut strategi penanggulangan lebih terintegrasi. Saat ini, BNN sedang fokus menangani tiga kawasan rawan narkoba di Jakarta, yaitu Kampung Boncos, Kampung Bahari, dan Kampung Permata.

Menanggapi hal ini, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menekankan bahwa pemberantasan narkoba harus disertai dengan penciptaan peluang ekonomi bagi masyarakat yang rentan.

“Di Thailand, pemerintah berhasil mengubah kawasan Golden Triangle, yang sebelumnya merupakan pusat produksi opium terbesar, menjadi sentra produksi kacang macadamia. Hal serupa bisa diterapkan di Indonesia dengan pendekatan yang tepat,” ujar Maman.

Sebagai langkah konkret, BNN dan Kementerian UMKM sepakat untuk menyusun nota kesepahaman guna memperkuat kolaborasi dalam pengembangan UMKM di kawasan rawan narkoba.

Dengan sinergi ini, diharapkan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dapat berjalan lebih efektif, sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat agar tidak lagi terjerumus dalam jaringan peredaran narkotika. Rill/Red

Disqus Shortname

[disqus][facebook]